Bandoeng Historie


BANDUNG
A. Sobana Hardjasaputra

Mengenai asal-usul nama “Bandung”, dikemukakan berbagai pendapat. Sebagian mengatakan bahwa, kata ‘Bandung” dalam bahasa Sunda, identik dengan kata “banding” dalam bahasa Indonesia, berarti berdampingan. Ngabandeng (Sunda) berarti berdampingan atau berdekatan. Hal ini antara lain dinyatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka (1994) dan Kamus Sunda-Indonesia terbitan Pustaka Setia (1996), bahwa kata “Bandung” berarti berpasangan dan berarti pula berdampingan.

 

Pendapat lain mengatakan, bahwa kata “bandung” mengandung arti besar atau luas. Kata itu berasal dari kata bandeng. Dalam bahasa Sunda, ngabandeng adalah sebutan untuk genangan air yang luas dan tampak tenang, namun terkesan menyeramkan. Diduga kata bandeng itu kemudian berubah bunyi menjadi “Bandung”. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa kata “Bandung” berasal dari kata “bendung”. Pendapat-pendapat tentang asal dan arti kata “Bandung” itu, rupanya berkaitan dengan peristiwa terbendungnya aliran Sungai Citarum purba di daerah Padalarang oleh lahar Gunung Tangkuban Parahu yang meletus pada masa holosen (± 6000 tahun yang lalu). Akibatnya, daerah antara Padalarang hingga Cicalengka (± 30 kilometer) dan daerah antara Gunung Tangkuban Parahu hingga Soreang (± 50 kilometer) terendam air menjadi sebuah danau besar yang kemudian dikenal dengan sebutan “Danau Bandung” atau “Danau Bandung Purba”. Berdasarkan basil penelitian geologi, air “Danau Bandung” diperkirakan mulai surut pada masa neolitikum (± 8000 – 7000 s.M.). Proses surutnya air danau itu berlangsung secara bertahap dalam waktu berabad-abad.

Secara historis, kata atau nama “Bandung” mulai dikenal sejak di daerah bekas danau tersebut berdiri pemerintah Kabupaten Bandung (sekitar dekade ketiga abad ke-17). Dengan demikian, sebutan “Danau Bandung” terhadap danau besar itu pun terjadi setelah berdirinya Kabupaten Bandung.

BERDIRINYA KABUPATEN BANDUNG

Sebelum Kabupaten Bandung berdiri, daerah Bandung dikenal dengan sebutan “Tatar Ukur”. Menurut naskah Sadjarah Bandung, sebelum Kabupaten Bandung berdiri, Tatar Ukur adalah daerah Kerajaan Timbanganten’ dengan ibukota di Tegalluar.2 Kerajaan itu berada di bawah dominasi Kerajaan Sunda-Pajajaran. Sejak pertengahan abad ke-15, Kerajaan Timbanganten diperintah secara turun-temurun oleh Prabu Pandaan Ukur, Dipati Agung, dan Dipati Ukur. Pada masa pemerintahan Dipati Ukur, Tatar Ukur merupakan suatu wilayah yang cukup luas, mencakup sebagian besar wilayah Jawa Barat, terdiri atas sembilan daerah yang disebut “Ukur Sasanga”.

Setelah Kerajaan Sunda-Pajajaran runtuh  (1579/1580) akibat gerakan pasukan Banten dalam usaha menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat, Tatar Ukur menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Sumedanglarang, penerus Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Sumedanglarang didirikan dan diperintah pertama kali oleh Prabu Geusan Ulun (1580-1608), dengan ibukota di Kutamaya, suatu tempat yang terletak di sebelah barat kota Sumedang sekarang. Wilayah kekuasaan kerajaan itu meliputi daerah yang kemudian disebut Priangan, kecuali daerah Galuh (sekarang bernama Ciamis).

Ketika Kerajaan Sumedang Larang diperintah oleh Raden Aria Suriadiwangsa, anak tiri Geusan Ulun dari Ratu Harisbaya, Sumedanglarang menjadi daerah kekuasaan Mataram sejak tahun 1620.5 Sejak itu status Sumedanglarang pun berubah dari kerajaan menjadi kabupaten dengan nama Kabupaten Sumedang. Mataram menjadikan Priangan sebagai daerah pertahanannya di bagian barat terhadap kemungkinan serangan pasukan Banten clan atau Kompeni yang berkedudukan di Batavia, karena Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung (1613-1645) bermusuhan dengan Kompeni dan konflik dengan Kesultanan Banten.
Untuk mengawasi wilayah Priangan, Sultan Agung mengangkat Raden Aria Suriadiwangsa rnenjadi “Bupati Wedana” (bupati kepala) di Priangan (1620 – 1624), dengan gelar Pangeran Rangga Gempol Kusumadinata, terkenal dengan sebutan Rangga Gempol 1.6
Tahun 1624 Sultan Agung memerintahkan Rangga Gempol I untuk menaklukkan daerah Sampang (Madura). Oleh karena itu, jabatan “Bupati Wedana” Priangan diwakilkan kepada adik Rangga Gempol 1, yaitu Pangeran Dipati Rangga Gede. Tidak lama setelah Pangeran Dipati Rangga Gede menjabat sebagai bupati wedana, Sumedang diserang oleh pasukan Banten. Oleh karena sebagian pasukan Sumedang berangkat ke Sampang, Pangeran Dipati Rangga Gede tdak dapat mengatasi serangan tersebut. Akibatnya, is menerima sanksi politis dari Sultan Agung. Pangeran Dipati Rangga Gede ditahan di Mataram. Jabatan “Bupati Wedana” Priangan diserahkan kepada Dipati Ukur, dengan syarat is hares dapat merebut Batavia dari kekuasaan Kompeni. Tahun 1628 Sultan Agung memerintahkan Dipati Ukur untuk membantu pasukan Mataram menyerang Kompeni di Batavia.7 Akan tetapi serangan itu mengalami kegagalan. Dipati Ukur menyadari bahwa sebagai konsekuensi dari kegagalan itu is akan mendapat hukuman berat dari raja Mataram, misalnya hukuman seperti yang diterima oleh Pangeran Dipati Rangga Gede, atau hukuman yang lebih berat lagi. Oleh karena itu-Dipati Ukur beserta para pengikutnya membangkang terhadap Mataram. Setelah penyerangan terhadap Kompeni gagal, mereka tidak datang ke Mataram melaporkan kegagalan tugasnya. Tindakan Dipati Ukur itu dianggap oleh pihak Mataram sebagai pemberontakan terhadap penguasa kerajaan Mataram. Terjadinya pembangkangan Dipati Ukur beserta para pengikutnya dimungkinkan, antara lain karena pihak Mataram sulit untuk mengawasi daerah Priangan secara langsung, akibat jauhnya jarak antara pusat Kerajaan Mataram dengan daerah Priangan. Secara teoretis, bila daerah sangat jauh dari pusat kekuasaan, maka kekuasaan pusat di daerah itu sangat lemah. Namun demikian, berkat bantuan beberapa kepala daerah di Priangan, pihak Mataram akhimya dapat memadamkan “pemberontakan” Dipati Ukur.8 Menurut Sejarah Sumedang (babad), Dipati Ukur tertangkap di Gunung Lumbung (daerah Bandung) pada tahun 1632′ Setelah “pemberontakan Dipati Ukur dianggap berakhir, Sultan Agung menyerahkan kembali jabatan Bupati Wedana Priangan kepada Pangeran Dipati Rangga Gede yang telah bebas dari hukumannya. Selanjutnya Sultan Agung mengadakan reorganisasi pernerintahan di Priangan, dengan tujuan untuk menstabilisasikan situasi dan kondisi daerah tersebut. Daerah Priangan di luar Sumedang dan Galuh dibagi menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Parakanmuncang, dan Kabupaten Sukapura dengan cara mengangkat tiga orang kepala daerah dari Priangan yang dianggap telah berjasa menumpas “pemberontakan” Dipati Ukur Ketiga orang kepala dimaksud adalah Ki Astamanggala, umbul Cihaurbeuti, diangkat menjadi “mantri agung” (bupati) Bandung dengan gelar Tumenggung Wiraangunangun, Tanubaya sebagai bupati Parakanmuncang dan Ngabehi Wirawangsa menjadi bupati Sukapura dengan gelar Tumenggung Wiradadaha. Ketiga orang itu dilantik secara bersamaan berdasarkan “Piagem Sultan Agung”, yang dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 9 Muhararn Tahun Alip11 (penanggalan Jawa). Dengan demikian, tanggal 9 Muharam Taun Alip bukan hanya merupakan hari jadi Kabupaten Bandung, tetapi sekaligus sebagai hari jadi Kabupaten Sukapura dan Kabupaten ” Parakanmuncang.

Berdirinya Kabupaten Bandung, berarti di daerah Bandung terjadi perubahan terutama dalam bidang pemerintahan. Daerah yang semula merupakan bagian (bawahan) dari pemerintah kerajaan (Kerajaan Sunda-Pajajaran kemudian Sumedanglarang) dengan status yang tidak jelas, berubah menjadi daerah dengan status administratif yang jelas, yaitu kabupaten.

Setelah ketiga bupati tersebut dilantik di pusat pemerintahan Mataram, mereka kembali ke daerah masing-masing. Sadjarah Bandung (naskah) menyebutkan bahwa Bupati Bandung Tumenggung Wiraangunangun beserta pengikutnya dari Mataram kembali ke Tatar Ukur. Pertama kali mereka datang ke Timbanganten. Di sana bupati Bandung mendapatkan 200 cacah. Selanjutnya Tumenggung Wiraangunangun bersama rakyatnya membangun Krapyak, sebuah tempat yang terletak di tepi Sungai Citarum dekat muara Sungai Cikapundung, (daerah pinggiran Kabupaten Bandung bagian selatan) sebagai ibukota kabupaten. Sebagai daerah pusat Kabupaten Bandung, Krapyak dan daerah sekitarnya disebut “Bumi
Ukur Gede” .

Wilayah administratif Kabupaten Bandung di bawah pengaruh Mataram (hingga akhir abad ke-17), belum diketahui secara pasti, karena sumber akurat yang memuat data tentang hal itu tidak/belum ditemukan. Menurut sumber pribumi, pada tahap awal Kabupaten Bandung meliputi beberapa daerah antara lain Tatar Ukur, termasuk daerah Timbanganten, Kuripan, Sagaraherang, dan sebagianTanahmedang. Boleh jadi, daerah Priangan di luar wilayah Kabupaten Sumedang, Parakanmuncang, Sukapura, dan Galuh, yang semula merupakan wilayah Tatar Ukur (Ukur Sasanga) pada masa pemerintahan Dipati Ukur, merupakan wilayah administratif Kabupaten Bandung waktu itu. Bila dugaan ini benar, maka Kabupaten Bandung dengan ibukota Krapyak, wilayahnya mencakup daerah Timbanganten, Gandasoli, Adiarsa, Cabangbungin, Banjaran, Cipeujeuh, Majalaya, Cisondari, Rongga, Kopo, Ujungberung, dan lain-lain, termasuk daerah Kuripan, Sagaraherang, dan Tanahmedang.

Oleh karena Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten bentukan pemerintah kerajaan (Mataram), dan berada di bawah pengaruh penguasa kerajaan tersebut, maka sistem pemerintahan Kabupaten Bandung pun mewarisi sistem pemerintahan Mataram. Bupati memiliki berbagai jenis simbol kebesaran, pengawal khusus, dan prajurit bersenjata. Simbol dan atribut kebesaran itu menambah besar dan kuatnya kekuasaan serta pengaruh bupati atas rakyatnya.

Besarnya kekuasaan dan pengaruh bupati, antara lain ditunjukkan oleh pemilikan hak-hak istimewa yang biasa dimiliki oleh raja. Hak-hak dimaksud adalah hak mewariskan jabatan, hak memungut pajak dalam bentuk uang dan barang, hak memperoleh tenaga kerja (ngawula), hak berburu dan menangkap ikan, dan hak mengaditi.
Dengan sangat terbatasnya pengawasan langsung dari penguasa Mataram, maka tidaklah heran apabila waktu itu bupati Bandung khususnya dan bupati di Priangan umumnya berkuasa seperti raja.ls la berkuasa penuh atas rakyat dan daerahnya. Sistem pemerintahan dan gaga hidup bupati merupakan “miniatur” dari kehidupan keraton.16 Dalam menjalankan tugasnya, bupati dibantu oleh pejabatpejabat bawahannya, seperti patih, jaksa, penghulu, demang atau kepala cutak (kepala distrik), camat (pembantu kepala distrik), patinggi (lurah atau kepala desa), dan lain-lain.

Kabupaten Bandung berada di bawah pengaruh Mataram hingga akhir tahun 1677. Selanjutnya Kabupaten Bandung jatuh ke bawah kekuasaan Kompeni. Hal itu terjadi akibat perjanjian MataramKompeni (perjanjian pertama) tanggal 19-20 Oktober 1677.17 Di bawah kekuasaan Kompeni (1677-1799), bupati Bandung dan bupati lainnya di Priangan, tetap berkedudukan sebagai penguasa tertinggi di kabupaten, tanpa ikatan birokrasi dengan Kompeni. Sistem pemerintahan kabupaten pada dasamya hampir tidak mengalami perubahan, karena Kompeni hanya menuntut agar bupati mengakui kekuasaan Kompeni, dengan jaminan menjual hasil-hasil bumi tertentu kepada VOC, dan bupati tidak boleh mengadakan hubungan politik dan dagang dengan pihak lain. Satu hal yang berubah adalah jabatan “bupati wedana” dihilangkan. Sebagai gantinya, Kompeni mengangkat Pangeran Aria Cirebon sebagai “pengawas” (opzigter) daerah Cirebon-Priangan (Cheribonsche Preangerlanden).

Salah satu kewajiban utama bupati terhadap Kompeni adalah melaksanakan penanaman wajib tanaman tertentu, terutama kopi, dan menyerahkan hasilnya. Sistem penanaman wajib itu disebut Preangerstelsel. Sementara itu, bupati wajib memelihara keamanan dan ketertiban daerah kekuasaannya. Bupati juga tidak boleh mengangkat atau memecat pegawai bawahan bupati tanpa pertimbangan “Bupati Kompeni” atau penguasa Kompeni di Cirebon .Agar bupati dapat melaksanakan kewajiban yang disebut terakhir dengan baik, pengaruh bupati dalam bidang keagamaan, termasuk penghasilan dari bidang itu, seperti bagian zakat fltrah, tidak diganggu baik bupati maupun rakyat (petani) mendapat bayaran atas penyerahan kopi yang besarnya ditentukan oleh Kompeni .
Hingga berakhirnya kekuasaan Kompeni-VOC (akhir tahun 1779), Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak. Selama itu Kabupaten Bandung diperintah secara turun-temurun oleh enam orang bupati. Tumenggung Wiraangunangun (merupakan bupati pertama (angkatan Mataram) yang memerintah hingga tahun 1681. Lima bupati lainnya adalah bupati angkatan Kompeni, yaitu Tumenggung Ardikusumah (1681-1704), Tumenggung Anggadiredja 1 (1704-1747), Tumenggung Anggadiredja II (1747-1763), R. Anggadiredja III dengan gelar R.A. Wiranatakusumah 1(1763-1794), dan R.A. Wiranatakusumah II (1794-1829).22 Pada masa pemerintahan Bupati R.A. Wiranatakusumah II, ibukota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Krapyak ke Kota Bandung.

BERDIRINYA KOTA BANDUNG

Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranatakusumah II, kekuasaan Kompeni di Nusantara berakhir akibat VOC bangkrut (December 1799). Kekuasaan di Nusantara selanjutnya diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan gubernur jenderal pertama, Herman Willem Daendels23 (1808-1811).

Sejalan dengan perubahan kekuasaan di Hindia Belanda, situasi dan kondisi Kabupaten Bandung pun mengalami perubahan. Perubahan yang pertama kali terjadi adalah pemindahan ibukota kabupaten dari Krapyak di bagian selatan daerah Bandung ke Kota Bandung yang terletak.di bagian tengah wilayah kabupaten tersebut. Kapan kota itu berdiri dan bagaimana prosesnya, serta siapa pendirinya?
Antara Januari 1800 hingga akhir Desember 1807 di Nusantara umumnya dan di Pulau Jawa khususnya, terjadi vakum kekuasaan asing (penjajah), karena walaupun Gubemur Jenderal Kompeni masih ada, tetapi is sudah tidak memiliki kekuasaan. Bagi para bupati, selama vakum kekuasaan itu berarti hilangnya beban berupa kewajiban-kewajiban yang hams dipenuhi bagi kepentingan penguasa asing (penjajah). Dengan demikian, mereka dapat mencurahkan perhatian kepada kepentingan pemerintahan daerah masing-masing. Hal ini kiranya terjadi pula di Kabupaten Bandung.

Pada masa vakum kekuasaan itu, rupanya Bupati Bandung R.A. Wiranatakusumah II menyadari, bahwa Krapyak sebagai ibukota kabupaten, lokasi dan kondisinya menimbulkan berbagai kendala bagi jalannya pemerintahan kabupaten. Krapyak sebagai ibukota kabupaten, lokasinya tidak strategis, karena tempat itu terletak di sisi bagian selatan daerah Kabupaten Bandung, sedangkan sebagian besar wilayah kabupaten berada di bagian utara Krapyak. Perjalanan dari Krapyak ke daerah-daerah lain masih sulit dilakukan, karena prasarana dan sarana transportasi belum menunjang. Sementara itu, bila musim hujan, daerah Krapyak merupakan daerah sasaran banjir akibat meluapnya air Sungai Citarum.24 Oleh karena itu, bupati merencanakan untuk memindahkan ibukota kabupaten ke tempat yang lebih baik dan strategis bagi pusat pemerintahan.

Sementara itu, Gubemur Jenderal H.W Daendels yang telah berkedudukan di Batavia, merencanakan untuk membangun Jalan – Raya Pos (Grote Postweg) dari Anyer ke Panarukan. Tujuan utama pembangunan jalan raya itu adalah untuk memperlancar komunikasi antardaerah dalam rangka mempertahankan Pulau Jawa dari kemungkinan serangan pasukan Inggris25 yang waktu itu sudah menduduki sebagian daerah India. Pelaksanaan pembangunan jalan raya dan sarana pelengkapnya diserahkan kepada para bupati di daerah-daerah yang dilintasi jalan itu. Para bupati melalui para kepala cutak (distrik) di daerah masing-masing mengerahkan rakyatnya untuk bekerja rodi memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada (jalan lama), atau membuka jalan barn yang dapat dilalui oleh kereta pos. Di daerah Kabupaten Bandung, jalan yang akan dibangun menjadi Jalan Raya Pos adalah jalan yang membentang dari Cihea di bagian barat sampai dengan Ujungberung Kaler di bagian timur laut, daerah perbatasan dengan Kabupaten Sumedang.26 Di bagian tengah daerah Bandung, jalan itu melintasi Sungai Cikapundung (Jalan Asia-Afrika sekarang). Rupanya rencana pembangunan jalan raya itu merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam mencari tempat untuk ibukota bare Kabupaten Bandung. Tempat yang terpilih karena dianggap memenuhi syarat adalah lahan di sebelah barat Sungai Cikapundung (pusat kota Bandung sekarang), tidak jauh dari jalan kecil yang akan dibangun menjadi Jalan Raya Pos. Tempat itu berjarak ± 11 kilometer dari Krapyak ke arah utara.

Menurut naskah Sadjarah Bandung (Koleksi Pleyte, PLT 6, P 119), pada tahun 1809(?)27 Bupati Bandung R.A. Wiranatakusumah II beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak ke daerah sebelah utara dari lahan bakal ibukota. Pada waktu itu lahan bakal kota Bandung masih berupa hutan, tetapi di sebelah utaranya sudah ada pemukiman, yaitu Kampung Cikapundung Kolot, Kampung Cikalintu,dan Kampung Bogor.

Mula-mula bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti), kemudian is pindah ke Balubur Hilir. Ketika Daendels meresmikan pembangunan jembatan Cikapundung (jembatan di Jalan Asia-Afrika dekat gedung PLN sekarang), bupati Bandung berada di sana. ,Daendels bersama bupati melewati jembatan itu, kemudian mereka berjalan ke arah timur sampai di suatu tempat,29 (depan Kantor Dinas PU , Jalan Asia-Afrika sekarang). Di tempat itu Daendels menancapkan tongkat seraya berkata: “Zorg, dat als ik terug komhier een stad is gebouwd!” (“Usahakan, bila aku datang kembali ke sini, sebuah kota telah dibangup!”) .Rupanya Daendelsmenghendaki pusat kota Bandung dibangun di tempat itu.

Sebagai tindak lanjut dari ucapannya itu, Daendels meminta bupati Bandung dan Parakanmuncang untuk memindahkan ibukota kabupaten masing-masing ke dekat Jalan Raya Pos. Permintaan Daendels itu disampaikan melalui surat tanggal 25 Mei 1810 yang
berbunyi_ sebagai berikut :

25 Bloeimaand 1810
Verplatsing van de hoofd-negorijen
in de regentschappen Bandoeng en Prakanmoentjang

De landdrost der Jaccatrasche en Preanger bovenlanden hij missive hebbende to kennen gegeven, dat hem bij zijne jongste inspectie was to ooren gekomen, dat de hoofd-negorijen van Bandong en Praccanoentjang to verre van den nieuwen weg afgelegen waren, waardoor de werkzaamheden aan de postwegen als anderen sterk kwamen to lijden; met voordragt mitsdien om gedagte hoofd-negorijen to doen ver plaatsen, als die van Bandong naar Tjikapoendang en die van Praccanoentjang naar Andawadak, welke beide plaatsen aan den grooten weg gelegen en daartoe zeer ge-schikt waren; en consideerende, dat behalve de voor de genoemde verplaatsing op-gegeven, plausible redenen, daardoor sevens onderscheidene cultures zullen worden bevorderd, uithoofde van de bijzondere geschiktheid, welke daardoor de gronden hebben, die in de environs van de opgemelde, tot hoofdnegorijen voorgedragen plaatsen gelegen zijn; is conform de gedane voordragt besloten de hoofd-negorij van Bandong to doen verleggen naar Tjikapoendang en die van Praccamoentjang naar Andawadak, met autorisatie op den gedagten landdrost om hieraan to geven de noodige executie.
H.W. Daendels (Plakaatboek, XV, 1810)

Terjemahannya:
25 Mei 1810
Pemindahan Ibukota Kabupaten Bandung dan Parakanmuncang Setelah memberitahukan dengan surat kepada penguasa Jakarta dan daerah pedalaman Priangan, bahwa is telah mendengar ketika mengadakan inspeksi yang terakhir, bahwa ibukota Bandung dan Parakanmuncang terletak jauh dari jalan yang barn, sehingga pekerjaan pembuatan jalan itu terlambat, oleh karena itu diusulkan untuk memindahkan ibukota tersebut, yaitu (ibukota) Bandung ke Cikapundung dan (ibukota) Parakanmuncang ke Andawadak, kedua tempat itu terletak di jalan besar dan selain itu sangat cocok dan di samping pemindahan yang telah disebutkan juga mengenai beberapa tanaman-tanaman akan dapat ditingkatkan karena lahan yang diusulkan menjadi ibukota dan sekitamya sangat subur; bilamana keputusan usul mengenai pemindahan ibukota Bandung ke Cikapundung dan Parakanmuncang ke Andawadak tersebut diterima, mohon paduka memberikan otorisasi dan perintah yang harus dilaksanakan.
H.W. Daendels

Dalam hal pembangunan ibukota kabupaten, Bupati R.A. Wiranatakusumah II tidak memilih tempat yang ditunjuk oleh Daendels, karena bupati telah memilih tempat di sebelah barat Sungai Cikapundung. Tempat itu dianggap lebih memenuhi syarat, termasuk sprat menurut kepercayaan tradisional yang bersifat “mistik” dan letaknya tidak jauh dari tempat yang ditunjuk oleh Daendels. Mungkin pula pada waktu itu bupati Bandung sudah mengerahkan sebagian rakyatnya membuka hutan pada lahan bakal ibukota.

Sementara itu bupati Bandung pindah dari Balubur Hilir ke Kampung Bogor (daerah Kebon Kawung sekarang), tepatnya ke daerah sekttar Gedung Pakuan (Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat sekarang, dulu gedung keresidenan). Dari tempat itu bupati lebih mudah menuju lahan bakal ibukota baru yang sedang dibangun.

Naskah Sadjarah Bandung juga menyebutkan, bahwa Bupati RA. Wiranatakusumah II pindah ke Kota Bandung setelah ia menetap di tempat tinggal sementara selama dua setengah tahun, namun tidak ada penjelasan tentang tanggal, bulan, dan tahunnya. Dalam hubungan ini, Raden Asik Natanegara melalui tulisannya yang dimuat dalam Volks Almanak Soenda 1938 menginformasikan, bahwa pindahnya ibukota Kabupaten Bandung ke Kota Bandung bersamaan dengan pengangkatan Raden Suria menjadi Patih Kabupaten Parakanmuncang. Kedua momentum tersebut dikukuhkan dengan besluit (surat keputusan) tanggal 25 September 1810.

Hal ini jelas tersurat dalam kalimat berikut (bahasa Sunda, ejaan diubah menjadi ejaan baru):
Kulmuaran aya jalan besar anyar bewzang ngahadean jeung ngagedean tea, dayeuh Bandung dipindahkeun ti Dayeuhkolot ka sisi jalan gede sin clkapundung, an dayeuh Parakanmuncang dipindah-keun ka KampungAnawedak. Ltq~rm’eun dipindahkeunana eta dua dayeuh, dins sabisluit – keneh tg. 25 September 1810 diangkat kana Patih parakanmuneang, Raden Suria, Patinggi Cipacing, ngaganti Raden Wirakusuma nu dilirenkeun lantaran kurang cakep jeung kedu. (Garis bawah dari peneliti).

(Dengan adanya jalan besar baru hasil perbaikan dan pelebaran, ibukota (Kabupaten) Bandung dipindahkan dari Dayeuhkolot ke dekat jalan besar di tepi Ci kapundung, sedangkan ibukota (Kabupaten) Parakanmuncang dipindabkan ke Kampung Anawedak. Bersamaan den an dipindahkannya kedua ibu-kota itu, dalam besluityapg sama tt. 25 September 1810 Raden Suria, Patinggi Cipacing, diangkat menjadi Patih parakanmuncang menggantikan Raden Wirakusuma yang diberhenti-kan karena kurang cakap dan malas). (Garis bawah dari penelitt).

Pernyataan tersebut jelas menunjukkan, bahwa tanggal 25 September 1810 adalah tanggal mulai berfungsinya KotaBandung sebagai ibukota baru Kabupaten Bandung. Oleh karena tanggal itu adalah tanggal surat keputusan (besluit), maka secara yuridis formal (de jure) tanggal 25 September 1810 merupakan Hari Jadi Kota Bandung.
Boleh jadi bupati mulai berkedudukan di Kota Bandung setelah di sana terlebih dahulu berdiri bangunan pendopo kabupaten, walaupun konstruksi dan kondisi bangunan itu masih sangat sederhana dan terbuat dari kayu. Dapat dipastikan pendopo kabupaten merupakan bangunan pertama yang dibangun untuk pusat kegiatan pemerintahan Kabupaten Bandung.

Berdasarkan data dari berbagai sumber, pembangunan Kota Bandung sepenuhnya dilakukan oleh sejumlah rakyat Bandung di bawah pimpinan Bupati R.A. Wiranatakusumah II. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa Bupati R.A. Wiranatakusumah II adalah pendiri (the founding father) kota Bandung.

Tatakota Bandung dirancang berdasarkan pola kota tradisional dengan meniru kota kerajaan (kota istana). Hal itu ditunjukkan oleh ciri-cirinya, yaitu alun-alun sebagai pusat kota dengan pohon beringin di tengahnya, pendopo kabupaten, mesjid, dan “Bale Bandung” atau Balai Kota (stadhuis) yang biasa disebut juga”Paseban” atau `Babancong”3′). Bangunan-bangunan itu masing-masing dibangun di sebelah selatan, barat, dan utara dari alun-alun. Komponen lain yang melengkapi tatakota Bandung pada tahap awal adalah rumah bupati di sebelah timur alun-alun dan kepatihan di arah barat-daya dari alun-alun. Bangunan-bangunan itu merupakan bangunan tradisional, terbuat dari kayu dengan atap ijuk atau alang-alang. Di sekitar pendopo dibangun jalan kecil ditaburi batu kerikil dengan kikis (pagar bambu) di kiri-kanannya. Jalan itu disebut lulurung. Komponen lainnya adalah pintu gerbang atau gapura kota yang disebut kacakaca, yaitu dua pilar tembok tinggi (seperti segi tiga siku-siku) yang
dibangun di kiri-kanan jalan (De Haan, II, 1911: 699-700; De Wilde, 1830: 38-39 dan Coolsma, 1881: 109). Pintu gerbang ini dibangun di kiri-kanan Jalan Raya Pos di dua tempat, yakni di bagian barat

dan di bagian timur kota. Pintu gerbang bagian barat dibangun di daerah Andir sekarang (± 2 km dari ,Alun-alun ), disebut Kaca-kaca Kulon. Pintu gerbang bagian timur dibangun dekat jalan simpanglima sekarang (± 1,5 km dari Alun-alun), disebut Kaca-kaca Wetan. Kedua pintu gerbang tersebut dibangun di Jalan Raya Pos, karena pada waktu itu jalan tersebut merupakan satu-satunya jalan utama untuk menuju Kota Bandung dari arah barat dan timur35.Kota Bandung dalam proses berdirinya sudah dicampuri kepentingan pemerintah kolonial. Oleh karena itu, pada awal perkembangannya pun kota itu sudah diwarnai oleh komponen kota kolonial, yaitu penjara dan loji 36. Kedua bangunan ini terletak di sebelah utara alun-alun. Penjara tepatnya berlokasi di daerah Banceuy, sehingga penjara itu dikenal dengan nama Penjara Banceuy.

Pada awal berdirinya Kota Bandung baru memenuhi kriteria kota secara demografis yaitu wilayah tertentu tempat sekelompok orang atau penduduk dalam jumlah tertentu. Dalam istilah Sunda, tempat yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan disebut dayeuh, yang berarti “kota” dalam bahasa Indonesia. Kota dalam pengertian itulah yang diberikan kepada ibukota Kabupaten Bandung sebelum tempat itu benar-benar memenuhi kriteria kota.

PERKEMBANGAN KOTA BANDUNG

Pada abad ke-19, perkembangan Kota Bandung, terutama hingga pertengahan abad itu, berjalan sangat lambat. Dalam perkembangannya hingga awal abad ke-20, fungsi Kota Bandung yang cukup menonjol adalah sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian, dan pusat pendidikan, khususnya untuk daerah Priangan, Jawa Barat.

Sejak berdirinya (1810) hingga pertengahan tahun 1864, fungsi utama KotaBandung adalah sebagai pusat pemerintahan Kabupaten _ Bandung di lingkungan Keresidenan Priangan yang beribukota di Cianjur. Selama itu pembangunan kota Bandung sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten yang bersangkutan. Tahun 1825 dibuat rencana pengembangan Kota Bandung yang disebut Plan pengembangan kota dibuat oleh Bupati R.A. Wiranatakusumah U37 dan merupakan pets pertama Kota Bandung.

Peta itu menunjukkan luas wllayah Kota Bandung dengan Batas sebagai berikut: “Gedong Papak” (di Jalan Aceh Kantor Pemerintah Kota Bandung sekarang) merupakan batas kota sebelah utara, Sungai Cibadak (Kaca-kaca Kulon) batas sebelah barat, Jalan Pungkur sekarang batas sebelah selatan, dan daerah simpang lima sekarang (Kaca kaca Wetan) batas sebelah timur. Hal ini berarti pada tahun 1825 wilayah,KptaBandung masih kecil, dengan tataruang kota masih sederhana. Kondisi ini berlangsung hingga pertengahan abad Ke-19.

Pada tahun 1850 Bupati R.A. Wiranatakusumah IV (1846-1874) sebagai seorang arsitek merenovasi bangunan Pbndopo Kabupaten dan Masjid Agung Bandung. Bagian bawah kedua bangunan itu diganti dengan tembok batu dan atapnya diganti dengan genting. Di bagian belakang pendopo dibangun gedung tambahan. Sementara itu, di bagian barat kompleks pendopo dibangun rumah keluarga bupafi. Pada tahun yang sama dibangun kantor pengadilan dan bank umum.

Berkembangnya Kota Bandung dan letak strategis kota itu yang berada di bagian tengah Priangan, telah mendorong timbulnya gagasan Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1856 untuk memindahkan ibukota Keresidenan Priangan dari Cianjur ke Bandung. Gaga-,an itu – karena berbagai hal – baru direalisasikan pada tahun 1864. Berdasarkan Besluit Gubernur Jenderal tanggal 7 Agustus 1864 No. 18, Kota Bandung ditetapkan sebagai pusat pemerintahan Keresidenan Priangan3′. Dengan demikian, sejak itu KotaBandung memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai ibukota Kabupaten Bandung sekaligus sebagai ibukota Keresidenan Priangan. Pada waktu itu yang menjadi bupati Bandung adalah R.A. Wiranatakusumah IV (1846-1874).

Sejalan dengan perkembangan fungsinya, di Kota Bandung dibangun gedung keresidenan di daerah Cicendo (sekarang menjadi rumah dinas Gubernur Jawa Barat) dan sebuah hotel pemerintah. Gedung keresidenan selesai dibangun tahun 1867. Dalam pada itu, jalan jalan di dalam kota berangsur-angsur diperbaiki dan jalan ke luar kota pun bertambah banyak.

Perkembangan Kota Bandung terutama terjadi setelah transportasi kereta api beroperasi ke dari kota itu sejak tahun 1884, karena Kota Bandung berfungsi sebagai pusat kegiatan transportasi kereta api “lin Barat”41 Berlangsungnya transportasi kereta api telah mendorong berkembangnya kehidupan di Kota Bandung. Hal, itu antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun.

Pada penghujung abad ke-19, penduduk golongan Eropa yang jumlahnya sudah mencapai ribuan, menuntut adanya lembaga otonom yang dapat mengurus kepentingan mereka. Sementara itu, pemerintah pusat menyadari kegagalan pelaksanaan sistem pemerintahan sentralistis berikut dampaknya. Oleh karena itu, pemerintah sampai pada kebijakan untuk mengganti sistem pemerintah dengan sistem desentralisasi, bukan hanya desentralisasi
dalam bidang keuangan, tetapi juga desentralisasi dalam pemberian hak otonomi bidang pemerintahan (zelfbestuur).

Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Bandung di bawah pimpinan Bupati RAA. Martanagara (1893 1918) menyarnbut baik gagasan pemerintah kolonial tersebut. Berlangsungnya pemerintahan otonom di Kota Bandung, berarti pemerintah kabupaten mendapat dana-budget khusus dari pemerintah kolonial.yang sebelumnya tidak pernah ada.
Berdasarkan Undang-Undang Desentralisasi (Decentralisatiewet)
yang dikeluarkan tahun 1903 dan surat keputusan tentang desentralisasi (Decentralisasi Besluit) serta Ordonansi Dewan Lokal (Locale Raden Ordonantie) yang dibuat tahun 1905, Kota Bandung sejak tanggal 1 April 1906 ditetapkan sebagai gemeente (kotapraja) yang berpemerintahan otonom .Ketetapan itu  semakin memperkuat fungsi Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan, terutama pemerintahan kolonial Belanda di kota itu. Semula Gemeente Bandung dipimpin oleh Asisten Residen Priangan selaku ketua Dewan Kota (Gemeenteraad), tetapi sejak tahun 1913 gemeente dipimpin oleh burgemeester (walikota).

Pada awal kegiatannya, Pemerintah Gemeente Bandung menggunakan lantai atas gedung Percetakan NV Mij Vorkink (kemudian menjadi Toko Buku Sumur Bandung di Jalan Asia Afrika) sebagai kantor. Tidak lama kemudian, kantor Pemerintah Gemeente Bandung pindah ke “Gedong Papak’44, Kantor Pemerintah Kota Bandung sekarang (gedung lama).

BANDUNG SEBAGAI PUSAT PEREKONOMIAN

Sejak pertengahan abad ke-19, kegiatan perekonomian di Kota Bandung cukup berkembang. Kegiatan itu terutama terjadi di Pasar Baru sebagai pasar induk yang buka tiap hari, dan di warung-warung serta toko-toko sederhana yang berjumlah ratusan45). Sejalan dengan fungsinya sebagai pusat pemerintahan Keresidenan Priangan (sejak 1864), Kota Bandung pun berkembang menjadi pusat perekonomian di Priangan. Hal itu terutama terjadi setelah keluamya UndangUndang Agraria (Agrarischewet) tahun 1870 dan Reorganisasi Priangan (Preanger Reorganisatie) tahun 1871. Akibat keluarnya Undang-Undang Agraria, banyak pengusaha Eropa yang membuka perkebunan (kina, teh, dan karet) di sekitarKotaBandung. Sementara itu, perkebunan kopi masih terus berlangsung, walaupun system “Tanam Paksa” (Kultuurstelsel dan Preangerstelsel) sudah dihapuskan sejak tahun 1870. Salah satu kebijakan dari Reorganisasi Priangan adalah dinaikkannya harga kopi dari f 10 tahun 1870 menjadi f 13 tahun 1871/1872, kemudian meningkat lagi menjadi f 14 pada tahuntahun berikutnya hingga tahun 1880-an. Dalam pada itu, para petani di sekitar Kota Bandung – karena beban kerja wajib berkurang dan pajak padi dihapuskan – dapat memproduksi hasil pertanian yang laku dijual (padi, jagung, kentang, buncis, kol, dll.).

Faktor-faktor tersebut telah menyebabkan meningkatnya kegiatan ekonomi perdagangan di Kota Bandung. Faktor lain yang menjadi penunjangnya adalah adanya transportasi yang memadai, yaitu kereta api, sehingga hasil-hasil pertanian dari daerah pedalaman mudah diangkut ke pusat kota untuk dipasarkan. Dalam hal ini, beras dari Priangan, termasuk dari Bandung sebagian dijual ke Batavia (Jakarta) dan Jawa Tengah. Tapioka dari Bandung sebagian besar dieksport ke Eropa. Kegiatan ekonomi perdagangan juga ditunjukkan oleh bertambahnya jumlah dan jenis toko di sekitar Alun-alun dan Jalan Braga. Sementara itu, di Kota Bandung pabrik-pabrik, antara lain pabrik kina di Cicendo (1896) dan pabrik es. Sampai dengan dekade pertama abad ke-20, Bandung merupakan produsen kina terbesar di dunia. Perkembangan ekonomi perdagangan di Kota Bandung ditunjukkan pula oleh berdiri dan berkembangnya toko-toko besar dan perusahaan-perusahaan dagang (firma) milik orang Belanda dan Cina.

BANDUNG SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN

Kehidupan pendidikan di Kota Bandung mulai menunjukkan perkembangan sejak berdirinya sekolah pendidikan calon guru pribumi, yaitu Hollandsch Inlandsche Kweekschool, disingkat HIK48. Sekolah ini didirikan hampir bersamaan dengan pembangunan gedung keresidenan (1864) dan dibuka tanggal 23 Mei 1866. HIK didirikan atas desakan beberapa tokoh masyarakat yang menaruh perhatian besar terhadap pendidikan pribumi, antara Raden Haji Muhammad Musa, Penghulu Kepala di l imbangan (Garut) dan K.F Holle, seorang humanis Belanda, sahabat R.H. Muhammad Musa, yang akrab bergaul dengan masyarakat Sunda. Sekolah tersebut berlokasi di Merdekaweg (Jalan Merdeka). Di kalangan masyarakat Sunda, sekolah tersebut dikenal dengan sebutan “Sakola Raja”.

Guru-guru keluaran HIK pada umumnya menjadi guru di sekolah-sekolah pribumi, bahkan ada pula yang menjadi “mantri guru” (hoofdondenmjzers) Sekolah Kelas Dua. Hal ini menyebabkan pendidikan bagi orang pribumi di Bandung khususnya dan di Jawa Barat umumnya semakin meningkat, karena hampir semua guru yang mengajar di sekolah-sekolah pribumi di Jawa Barat berasal dari HIK Bandung.

Tahun 1870 di daerah Kabupaten Bandung berdiri sekolah umum/ sekolah rakyat 51, satu di antaranya berdiri tidak jauh dari HIK ke sebelah utara52. Sekolah itu biasa digunakan sebagai tempat praktek mengajar murid-murid HIK Sementara itu, sejak pertengahan abad ke-19, beberapa buah sekolah pemerintah (untuk golongan Eropa) sudah berdiri di KotaBandung. Sekolah d imaksud adalah Europeesche Lagere School. Pada kurun waktu tahun 1871-1872, di Bandung, jumlah sekolah itu ditingkatkan.

Untuk memenuhi kebutuhan pegawai pribumi yang terdidik, pada tahun 1879 n daerah Yegallega dibangun Hoof denschoo), yaitu sekolah khusus untuk mendidik calon-calon pegawai pribumi tingkat menengah, sehingga sekolah itu disebut juga “Sekolah Pamongpraja”. Pada tahun 1900, sekolah itu berubah menjadi OSVIA (Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren = Sekolah Pendidikan Calon Pegawai Bumiputera). Masyarakat Sunda menyebutnya “Sakola Menak”, karena murid-muridnya terdiri atas anak-anak golongan menak, seperti bupati, patih, wedana, dan lain-lainT. Pada awal abad ke-20 berdiri sekolah khusus untuk wanita yang dirintis oleh Raden Dewi Sartika. Sekolah ini semula bertempat di kompleks pendopo, kemudian pindah ke Ciguriang55. Sarana pendidikan tersebut pada gilirannya mendorong berkembangnya kehidupan di KotaBandung, khususnya perkembangan bidang pendidikan, sehingga Kola Bandung menjadi pusat pendidikan di daerah Jawa Barat

Ketiga fungsi utama kota Bandung tersebut di atas, satu sama lain saling berkaitan dan saling menunjang. Sejalan dengan fungsi-fungsi kota itu, prasarana dan sarana/fasilitas kota terus berkembang, termasuk sarana hiburan-rel ieasi, sehinggaKotaBandung dijuluki “Kota Kern bang” dan kemudian “hrgs van Java” Semua itu telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal.

Disadur dari Buku Sejarah Kota-Kota Lama Di Jawa Barat, Dr. Nina Lubis, M.S., dkk., 2000 &
www.bandungheritage.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s